Demokrasi, Tata Kelola, dan Pembangunan Berkelanjutan (Literasi Digital)

Demokrasi, Tata Kelola, dan Pembangunan Berkelanjutan

Dalam studi pembangunan internasional, transformasi masyarakat modern tidak lagi hanya diukur dari megahnya gedung atau panjangnya jalan tol.

Transformasi sejati juga diatur oleh pilar yang tak kasatmata: literasi digital dan kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Menjembatani Negara dan Warga

Pembangunan yang inklusif mustahil terwujud tanpa keterlibatan aktif masyarakat dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pembangunan, dan mengkritik pelayanan publik.

Ruang digital kini berhasil maemperpendek jarak antara negara dan warga negara. Suara dari pelosok dapat terdengar langsung di pusat pemerintahan.

Namun, apakah setiap suara di ruang digital otomatis menghasilkan perbaikan?

Belum tentu. Kritik dan saran baru akan efektif mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) jika disampaikan secara rasional, berbasis data, dan berpijak pada fakta.

Ancaman Baru Demokrasi Modern

Di era modern, ancaman terhadap demokrasi di berbagai negara berkembang jarang lagi diawali oleh suara tembakan atau kudeta militer.

Kemunduran demokrasi (democratic backsliding) justru terjadi secara perlahan melalui manipulasi digital, disinformasi pemilu, dan pembelahan masyarakat secara sistematis di media sosial.

Ketika hoaks dan manipulasi informasi mengambil alih ruang publik, fondasi kepercayaan warga terhadap lembaga negara menjadi sangat rapuh.

Oleh karena itu, membangun resiliensi atau daya tahan masyarakat terhadap disinformasi kini menjadi agenda pembangunan internasional yang mendesak.

Bukan Sekadar Infrastruktur Fisik

Pembangunan digital tidak boleh berhenti pada penyediaan infrastruktur fisik, seperti pembangunan menara BTS oleh BAKTI Komdigi di pelosok negeri.

Merujuk pada pendekatan kapabilitas manusia (human capability approach) dari Amartya Sen, pembangunan sejati harus berfokus pada peningkatan kapasitas manusianya.

Sebab, menghubungkan masyarakat ke jaringan internet tanpa membekali mereka dengan literasi digital ibarat memberikan kendaraan berkecepatan tinggi tanpa mengajari cara mengemudi dan aturan lalu lintas.

Bukan kemajuan yang didapat, melainkan potensi kecelakaan sosial di ruang publik.

Tiga Pertanyaan Sebelum Berpartisipasi

Demokrasi digital yang sehat membutuhkan warga yang tidak hanya aktif, tetapi juga bijak. Sebelum kita mengemukakan pendapat tentang isu publik, ajukan tiga pertanyaan ini:

1. Apakah kritik yang saya sampaikan sudah berbasis data dan fakta, atau sekadar opini tanpa dasar?

2. Apakah informasi yang saya sebar ikut memperkuat demokrasi atau justru memperkeruh disinformasi?

3. Apakah keterlibatan saya di ruang digital sudah berorientasi pada perbaikan tata kelola yang inklusif?

Pembangunan yang berkelanjutan bukanlah tentang menciptakan ruang publik yang tenang tanpa dinamika. Pembangunan yang sehat adalah ketika warga bebas bersuara, kritis dalam berpikir, dan cakap menggunakan teknologi demi kebaikan bersama.