Siang menjelang sore, di tengah kehangatan keluarga menyambut kedatangan bibi umrah, menceritakan leganya menghirup udara tenang, yang memantik topik yang ramai dibicarakn di social media. Dari ruang keluarga sederhana, diskusi bergeser ke guyon-guyon reflektif tentang topik kekininan; karhutla. Sepertinya, memang Karhutla ini jadi bahan obrolan lintas lapisan masyarakat dan tempat.
Ada dua poin yang jadi obrolan
utama, bahwa setiap musim kemarau, langit Indoensia berubah kelam. Kabut asap
pekat merayap, menusuk mata, dan merampas hak dasar warga negara menghirup
udara bersih, terutama di Kalimantan dan Sumatera. Di tengah jeritan sesak
napas warga, ruang publik disuguhi ironi digital: echo chamber, ruang
gema yang kedap suara akal sehat.
Kedua, satu sisi, narasi resmi
berhamburan dari pusat kekuasaan. Di sisi lain, media sosial bergemuruh riuh
oleh rekaman amatir, isak tangis warga, serta gugatan pedas terhadap lambungnya
mitigasi negara. Karhutla sepertinya telah bermutasi menjadi ujian moral telanjang
atas integritas kepemimpinan nasional dan kejernihan nurani publik. Berikut poin-poin
kecil yang jadi perbincangan yang penuh canda namun berbobot, versi penulis.
Ketika Kebijakan Bertarung
dengan Ilusi Algoritma
Realitas digital yang menyesakkan
ini menemukan deskripsi teoretisnya yang amat pas dalam konsep Echo Chamber dan
Filter Bubble yang diperkenalkan oleh Cass Sunstein lewat karya monumentalnya. Kita
bisa melihat bagaimana arsitektur komunikasi modern hari ini secara dingin
mengurung kita dalam kepompong informasi homogen, mengisolasi individu
mentah-mentah dari sudut pandang lain yang sejatinya nyata.
Di ruang tertutup yang makin
pengap ini, algoritma media sosial rasanya dengan sengaja memanjakan
confirmation bias kita. Pendukung kekuasaan disuguhi visual water bombing
yang dramatis dan angka penurunan hotspot yang seolah rapi, merajut keyakinan
semu bahwa negara telah bekerja tanpa cela. Sebaliknya, kita menyaksikan betapa
masyarakat sipil dan warga terdampak terkunci rapat dalam ruang gema
penderitaan mereka sendiri: menelanjangi korporasi nakal yang dengan angkuhnya
melenggang tanpa sanksi setimpal, sekaligus meragukan komitmen jangka panjang
pemangku kebijakan yang terkesan omong kosong.
Ironisnya, jebakan echo chamber
ini terasa kian gawat tatkala merangsek masuk dan membentengi bilik kekuasaan
tertinggi. Menurut pengamatan saya, Presiden sendiri kerap terisolasi di dalam
"ruang gema istana", di mana lingkaran terdekat dan birokrasi tiada
henti menyuarakan informasi yang serba manis dan seragam, sebuah yes-men
syndrome yang menyuguhkan dongeng seolah semuanya terkendali sempurna. Di
sekeliling Presiden, nyaris tidak ada lagi kritik tajam yang dibiarkan menembus
meja kerja, menciptakan ilusi berbahaya bahwa bencana di lapangan telah tuntas
diatasi.
Kenyataan pahit keterisolasian
istana ini rasanya kian telanjang dan menampar kita semua tatkala menteri
kesehatan yang baru saja turun langsung meninjau lapangan selama sehari, justru
harus ikut tersiksa menghirup udara beracun dan terpaksa memakai tabung oksigen
akibat pekatnya asap. Peristiwa simbolik yang tragis ini menjadi bukti tak
terbantahkan bagi saya betapa laporan di atas kertas dan meja rapat ber-AC di
ibu kota sejatinya berjarak ribuan mil dari realitas sesak napas yang diderita
rakyat kecil di daerah bencana.
Diskursus kebangsaan kita
telanjur terjebak dalam polarisasi yang sangat mandul. Data empiris lebur tak
berbekas di bawah badai sentimen emosional. Dalam titik nadir yang
memprihatinkan ini, saya meyakini kehadiran pemimpin negara seharusnya menjadi
pemecah kebekuan menjadi jangkar rasionalitas yang berani meruntuhkan tembok
gema dengan ketelanjangan fakta yang sesungguhnya.
Kendati demikian, teori Agenda
Setting yang dirintis Maxwell McCombs dan Donald Shaw, bersanding mesra dengan
Framing Theory Erving Goffman, menunjukkan betapa membagongkannya pertarungan
pembingkaian masalah yang kerap ditekuk oleh narasi elitis. Saya gusar melihat
bagaimana pemerintah begitu gemar membingkai (framing) Karhutla sebagai
"takdir" faktor alam atau amukan cuaca ekstrem (El Niño), upaya
sistematis yang terasa bersilat lidah demi mencuci tangan dari tanggung jawab
struktural. Sementara itu, publik di media sosial membingkainya secara tajam
sebagai "kegagalan penegakan hukum dan kelalaian birokrasi". Respon
istana yang melulu berlindung di balik bahasa pertahanan birokratis ini
membuktikan betapa menganganya jurang pemisah antara menara gading penguasa dan
penderitaan nyata rakyat kecil.
Karhutla, Ketimpangan, dan
Tragedi Kesejahteraan Sosial
Jika kita mau sedikit saja
menyelam lebih dalam melampaui hiruk-pikuk dunia maya yang melelahkan, Karhutla
sejatinya adalah wujud nyata runtuhnya pilar kesejahteraan sosial (social
welfare) dan keadilan distributif kita. Bagi saya, dalam tradisi pemikiran
pembangunan yang bermartabat, kesejahteraan sosial sama sekali tidak boleh
diukur sekadar dari deretan angka pertumbuhan makroekonomi yang elok di atas
kertas, melainkan dari seberapa tangguh negara membentengi kelompok rentan dari
hantaman risiko struktural.
Perspektif luhur ini berakar kuat
dalam gagasan sosiolog kesejahteraan sosial Richard Titmuss. Dalam Commitment
to Welfare, Titmuss menegaskan bahwa institusi sosial dan negara mengemban
mandat moral yang amat fundamental: memastikan beban krisis tidak pernah
ditimpakan secara semena-mena kepada mereka yang paling marjinal. Namun
sayangnya, ketika hutan dibakar atau dibiarkan menjadi abu demi melanggengkan
nafsu ekspansi industri ekstraktif, korporasi dengan serakah mengeruk kekayaan
privat, sementara ongkos ekologi dan sosialnya ditanggung mentah-mentah oleh
masyarakat umum nan kecil—petani tradisional, masyarakat adat, hingga anak-anak
kita yang kehilangan hak atas udara bersih.
Gugatan nurani ini menemukan
resonansi yang amat kuat pada pemikiran ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, lewat
kerangka Capability Approach (Pendekatan Kapabilitas). Sen dengan bernas
berargumen bahwa kebijakan publik harus ditimbang berdasarkan sejauh mana ia
memperluas kapabilitas substantif manusia untuk menjalani hidup yang
bermartabat. Saya merasa miris menyaksikan kabut asap karhutla yang merusak
kesehatan, melumpuhkan ruang belajar anak, serta memutus urat nadi penghidupan,
secara nyata merampas kapabilitas dasar rakyat tanpa sisa. Tatkala negara gagal
melakukan pencegahan atau lamban memulihkan keadaan, bagi saya negara tidak
sekadar mengalami disfungsi ekologis, melainkan telah secara terang-terangan
mengkhianati substansi hakiki dari kontrak sosial kesejahteraan rakyat.
Kepemimpinan Krisis dan
Kehilangan Orientasi Amanah
Dalam lanskap pemikiran Islam,
kekuasaan (hukm atau wilayah) bukan sekadar panggung kehormatan, melainkan
amanah Ilahi yang amat berat. Di pundak pemimpin, kekuasaan kelak dihisab,
bukan hanya atas apa yang diperbuat, tetapi juga atas apa yang diabaikan, sebagaimana
pesan profetik: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Semesta
alam, dalam teologi Islam, diletakkan sebagai amanah transendental yang wajib
dijaga keseimbangannya, bukan komoditas murah dieksploitasi demi keuntungan
ekonomi sesaat.
Berulang-ulangnya tragedi
Karhutla mengonfirmasi defisit akut dalam dimensi Crisis Leadership Theory yang
dipetakan Arjen Boin. Terutama pada aspek sense-making (ketajaman
membaca realitas objektif) dan meaning-making (kapasitas merumuskan arah
kebijakan solutif). Presiden sebagai pemegang komando tertinggi tidak boleh
terisolasi di dalam echo chamber kekuasaan, di mana pembantu di
sekelilingnya terus menyuarakan informasi serba sama dan menyenangkan hati
(yes-men syndrome).
Suara kritis dari media sosial maupun media massa independen seharusnya tidak dipandang gangguan politik yang harus dibungkam, melainkan diterima sebagai bentuk teguran moral atau muhasabah sosial. Ketika ibu di daerah bencana berjibaku merawat anak terserang ISPA, sementara pembuat kebijakan di pusat sibuk berdebat ego statistik, di situlah letak keretakan paling parah dari nurani kekuasaan. Negara gagal menunaikan kewajiban utama: melindungi jiwa manusia (hifdzun nafs) dan merawat kelestarian bumi (hifdzul bi'ah).
Meruntuhkan Tembok Gema,
Membangun Politik Empati
Untuk keluar dari kubangan krisis
kronis ini, saya rasa perombakan radikal dalam laku negara merespons
bencana ekologis, berlandaskan akuntabilitas publik jujur (public
accountability).
Pertama, kepemimpinan nasional harus memiliki keberanian moral merangsek keluar dari filter bubble dan ruang gema istana. Presiden wajib membuka ruang dialog otentik dan membumi, memadukan data birokrasi dengan data partisipatif (crowdsourced data) langsung dari jeritan masyarakat terdampak, tanpa saringan birokrasi orang terdekat yang memperhalus kepahitan lapangan. Keputusan sendiri (agency) pimpinan negara untuk berani keluar dari jargon "saya mendapatkan laporan," menentukan seberapa jauh ia keluar dari ilusi informasi di sekelingnya.
Kedua, dunia pers dan media massa
yang mengemban marwah pengawas sosial (watchdog) harus konsisten merawat
independensinya. Media tidak boleh melacurkan diri menjadi corong humas
instansi pemerintah, melainkan teguh menjadi penyambung lidah bagi mereka yang
suaranya dibungkam bising algoritma pencitraan. Netizen terus meramaikan dunia maya dengan kritik-kritik tajam terukur ke individu dan lembaga bertanggung jawab dan erat melekat dengan Karhutla ini.
Ketiga, penegakan hukum harus
dibuktikan nyata dan terbuka. Di tengah sorotan tajam ini, aparat kepolisian melalui
Bareskrim Polri bersama 10 Polda jajaran, sesungguhnya tengah menyelidiki dan
menaikkan status hukum terhadap 98 laporan serta kasus korporasi pembakar
lahan. Dari total puluhan korporasi yang diperiksa dan masuk tahap penyidikan,
Polri sejauh ini telah menetapkan 9 korporasi sebagai tersangka, sementara
kasus korporasi lainnya terus diproses maraton pengumpulan alat bukti matang.
Penegakan hukum ini harus dikawal ketat tanpa pandang bulu dan kompromi. Selama
hukum menunjukkan tabiat "tumpul ke atas, tajam ke bawah", retorika
penanganan karhutla selamanya hanya menjadi teater kosong pengelabuan publik.
Merenungkan semua ini di tengah
kehangatan keluarga menyadarkan kita bahwa mengurus negara bukan sekadar soal
angka di atas kertas atau panggung pencitraan digital. Karhutla adalah cermin
peradaban yang amat jujur; kaca benggala yang memantulkan rupa moralitas
ekologis dan politik kita hari ini. Sudah tiba waktunya negara berhenti
bersembunyi di balik ketiak dalih cuaca, dan mulai membangun fondasi mitigasi
berpijak pada keadilan sosial. Kepemimpinan sejati tidak pernah diukur dari
seberapa megah narasi yang ditenun di panggung digital, melainkan dari seberapa
tulus tangan negara hadir memadamkan api penderitaan di dada rakyatnya sendiri. Silaturahim keluarga ini tidak hanya melegakan uneg-uneg pikiran masing-masing, tapi juga nutrisi intelektual. Slogan "pantang pulang sebelum kenyang" sukses dicapai oleh host kumpul-kumpul ini dengan 1 kali makan siang dan 1 kali makan malam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar